Program Patriot Diarahkan Jangkau Perkebunan dan Sosial Budaya PapuaPemerintah Provinsi Papua meminta Program Tim Ekspedisi Patriot terus dilanjutkan dengan cakupan bidang yang lebih luas. Selain pertanian, program tersebut diharapkan menjangkau perkebunan, sosial, budaya, dan potensi lain di Papua.
Pemerintah Provinsi Papua meyakini masalah aset yang dihadapi saat ini, bakal dibenahi secara perlahan-lahan, apalagi instansi terkait kini mendapat pendampingan langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemerintah Provinsi Papua tegas meminta masyarakat Kabupaten Jayapura, agar tak beraktivitas secara ilegal di area arboretum (tempat berbagai pohon ditanam dan dikembangbiakkan untuk tujuan penelitian atau pendidikan), tepatnya di kawasan Kemiri, Sentani.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengimbau lembaga Inspektorat di provinsi maupun kabupaten dan kota, agar meningkatkan level sehingga lebih maksimal dalam mengawasi sistem pengendalian intern di lingkungan kerja pemerintah daerah.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa mengakui hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu perampingan Satuan Perangkat Daerah (SKPD), sebagaimana kebijakan Gubernur Lukas Enembe.
Pemerintah Provinsi Papua bersama PT. Freeport Indonesia dipastikan telah bersepakat mendorong pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) pada tahun ini. Hal itu, sebagaimana kesepakatan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard Adkerson di Phoenix, di Arizona, AS, Rabu (8/5/2019).
Pemerintah Provinsi Papua bakal memberi sanksi tegas kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan berada di pusat perbelanjaan saat jam kerja.
Jelang pelaksanaan Pekan Olahrada Nasional (PON) XX 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua pada tahun ini mendorong pembangunan pasar modern (ikan) di bumi cenderawasih.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua Donatus Motte menyebut sebagian besar dana desa di bumi cenderawasih, paling banyak dimanfaatkan untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Pemerintah Provinsi Papua terpaksa menunda tahapan tes CAT atau Computer Assisted Test dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2018, dikarenakan prosesnya bersamaan dengan ujian calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2019.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua menyayangkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Hamadi yang berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retrebusi masuk , justru dipungut oleh warga setempat.