Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Pemerintah Provinsi Papua mendukung penuh pandangan Presiden Jokowi dalam visinya yang meminta pemda berani melakukan reformasi birokrasi.
Persentase penduduk miskin di bumi cenderawasih pada periode September 2018 hingga Maret 2019, dicatat mengalami kenaikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama seluruh pemda di Papua, dipastikan menandatangani nota kesepahaman Memorandum of Undarstanding (MoU) tentang penertiban aset.
Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan kembali mengaktifkan Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (Prospek) serta Gerakan Bangkit, Mandiri Sejahtera (Gerbangmas), usai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 mendatang.
Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua berkeinginan kuat agar masyarakat adat diberi ruang seluas-luasnya untuk mengelola hutannya sendiri, sebagaimana amanat dalam UU Otsus.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengimbau seluruh masyarakat di bumi cenderawasih agar tak ragu mengurus KTP elektronik, yang memiliki banyak fungsi baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun hal terkait lainnya.
Balai Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah V Jayapura mengimbau warga di seluruh bumi cenderawasih, agar mulai mengurangi aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar yang dapat menyebabkan meluasnya titik panas.
Pemerintah Provinsi Papua menilai upaya penanganan kesehatan di wilayah pedalaman, wajib diatasi dari akar permasalahannya.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua memastikan daya serap pemerintah provinsi sampai dengan Juli 2019, mencapai 32 persen.
Dinas Pendidikan Provinsi Papua memastikan siap mendorong penyelesaian pemalangan dua gedung lembaga pendidikan di Jayapura, yakni SMA PGRI dan SMA Korpri.
Pemerintah Provinsi Papua berkeinginan kuat agar penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) mulai diawasi.
Pemerintah Provinsi Papua berharap program rendah karbon yang sementara digalakkan, mampu menjadi aset jangka panjang yang mendatangkan keuntungan finansial dari segi pendanaan melalui perlindungan hutan lindung termasuk didalamnya lahan gambut.

instansi