Program Patriot Diarahkan Jangkau Perkebunan dan Sosial Budaya PapuaPemerintah Provinsi Papua meminta Program Tim Ekspedisi Patriot terus dilanjutkan dengan cakupan bidang yang lebih luas. Selain pertanian, program tersebut diharapkan menjangkau perkebunan, sosial, budaya, dan potensi lain di Papua.
Pemerintah Kabupaten Timika ingin ikut memiliki saham PT Freeport Indonesia jika perusahaan tersebut melaksanakan kewajiban melepas saham (divestasi). Dalam aturan yang ada, Freeport wajib melepas saham 51 persen ke pemerintah.
Jayapura - Meskipun KPK sudah menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua MK menjadi tersangka korupsi pada proyek jalan Kemiri-Depapre, Jayapura, PT Bintuni Energy Persada (BEP) selaku kontraktor pelaksana pembangunan jalan Kemiri-Depapre, Jayapura, mengklaim bahwa proyek itu tidak fiktif.
iga kabupaten di Papua yang mengusulkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Lembah Roufaer, sepakat menunjuk Distrik Derfos sebagai ibukota kabupaten. Tiga kabupaten tersebut, yakni Puncak, Waropen dan Mamberamo Raya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten diimbau untuk memfasilitasi pembangunan Proyek Palapa Ring Paket Timur di masing-masing wilayahnya.
Pemerintah Provinsi Papua mengakui masih ada pemerintah kabupaten yang sampai saat ini kurang memberikan perhatian dalam hal penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara minta Proyek Palapa Ring Paket Timur yang akan mulai dikerjakan pada tahun ini di Bumi Cenderawasih, bebas dari klaim hak ulayat masyarakat adat.
Pemerintah Pusat menjamin bila Proyek Pala Ring Paket Timur rampung pada 2019 mendatang, ongkos komunikasi di Provinsi Papua akan jauh lebih murah bahkan sama dengan Indonesia bagian barat.
Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerin Komunikasi dan Informatika menggandeng putra asli dalam Proyek Palapa Ring paket Timur.
Jakarta - Keberpihakan negara di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan keniscayaan dalam kerangka acuan Pemerintah. Dalam hal ini merupakan kesatuan dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk merealisasikannya.