Program Patriot Diarahkan Jangkau Perkebunan dan Sosial Budaya PapuaPemerintah Provinsi Papua meminta Program Tim Ekspedisi Patriot terus dilanjutkan dengan cakupan bidang yang lebih luas. Selain pertanian, program tersebut diharapkan menjangkau perkebunan, sosial, budaya, dan potensi lain di Papua.
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan Daftar Data Provinsi Papua Tahun 2027 sebagai acuan perencanaan pembangunan. Data tersebut diharapkan mencerminkan kebutuhan pembangunan dan dapat digunakan hingga tahap evaluasi program.
Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak kebakaran di kawasan Mandala, Kota Jayapura, dengan menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.
Pemerintah Provinsi Papua mulai membenahi layanan pendidikan khusus menyusul rendahnya indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang dinilai masih belum mampu menjawab kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus.
Gubernur Papua Matius Fakhiri menargetkan seluruh organisasi perangkat daerah mencapai kinerja 90 persen pada November 2026. Target tersebut disampaikan setelah Fakhiri melantik 16 pejabat eselon II dan III secara definitif di Gedung Negara, Selasa (1/9/2026).
Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Dalam Rangka Peringatan HUT ke-64 TVRI di Lapangan Bhayangkara, Kota Jayapura, Rabu (2/9/2026), yang turut menghadirkan pelayanan publik berupa perekaman KTP-el dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri didampingi Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen meninjau lokasi pengungsian korban kebakaran di belakang Stadion Mandala, Dok V, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Selasa (1/9) dini hari.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta PT Bank Pembangunan Daerah Papua mempercepat transformasi digital tanpa mengabaikan keamanan sistem dan pemerataan akses layanan bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua resmi menerbitkan surat edaran tentang pengawasan, pengendalian, dan peredaran telur ayam lokal guna menjaga ketersediaan serta stabilitas pasokan di seluruh wilayah Papua.
Pemerintah Provinsi Papua memperkuat mekanisme penyelesaian hak ulayat untuk memberikan kepastian bagi masyarakat adat dan pemerintah. Penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan adat yang diperkuat dokumen hukum dan administrasi.
Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pengarah Papua, SKALA dan pemangku kepentingan terkait menggelar Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Kamis (27/8), di Hotel Horizon Kotaraja, Jayapura.
Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong penguatan pengawasan kawasan hutan melalui penambahan personel Polisi Kehutanan (Polhut). Langkah tersebut dinilai penting mengingat luas kawasan hutan Papua mencapai sekitar 7,8 juta hektare, sementara jumlah personel yang tersedia saat ini masih terbatas.