Program Patriot Diarahkan Jangkau Perkebunan dan Sosial Budaya PapuaPemerintah Provinsi Papua meminta Program Tim Ekspedisi Patriot terus dilanjutkan dengan cakupan bidang yang lebih luas. Selain pertanian, program tersebut diharapkan menjangkau perkebunan, sosial, budaya, dan potensi lain di Papua.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengakui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di bumi cenderawasih menghadapi tantangan berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pada 2019 ini memutuskan tak mendorong seleksi atau penerimaan calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) afirmasi kepada pemerintah pusat.
Pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 2018 pejabat Provinsi Papua, diklaim telah mencapai 75 persen. Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa di Jayapura, Selasa lalu.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua dalam tahun ini merencakan studi kleayakan pembangunan jalan layang Kotaraja – Waena, yang diharapkan rampung dimasa pemerintahan Gubernur Lukas Enembe.
Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Murtir Jeddawi memastikan bakal mengalokasikan kuota 80 persen untuk merekrut calon praja orang asli Papua (OAP), dalam penerimaan tahun ini.
Baru-baru ini warga bumi cenderawasih digegerkan oleh aksi tindak kriminal yang dilakukan Ustaz Jafar Umar Thalib (JUT) bersama sejumlah pengikutnya, pada salah satu rumah warga Koya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Masyarakat bumi cenderawasih diimbau dapat menerima keputusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang sepakat menunda perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2018 dengan berbagai alasan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PPPA) dan Keluarga Berencana Provinsi Papua menilai angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mulai mengalami penurunan.
Pemerintah Provinsi Papua mengakui penyeraha Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, masih rendah.
Pemerintah Provinsi Papua mendesak pemerintah pusat agar dapat memberi kewenangan bagi daerah, untuk melakukan pungutan pajak bagi pengusaha bidang perkebunan yang beroperasi di bumi cenderawasih.
Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait telah memberi kepastian bakal mempermudah mekanisme seleksi atau perekrutan bagi calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2019/2020.