Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Gubernur Papua Lukas Enembe mengajak warga nusantara di bumi cenderawasih untuk tak terpancing dengan situasi dan provokasi apa pun, menyikapi aksi demo mahasiswa eksodus dari berbagai kota studi di Uncen Jayapura maupun rusuh Jayawijaya.
Terkait proses pengalihan SMA/SMK dari Kabupaten dan Kota ke provinsi, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memastikan secara bertahap seluruh hak-hak guru SMA/SMK yang menjadi kewajiban provinsi, akan dipenuhi.
Pemerintah Provinsi Papua mulai 2020 mendatang sedang menyiapkan strategi peningkatan pendapatan daerah yang komperehensif dan berkelanjutan, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana Otsus.
Pengumuman Hasil Seleksi Psikotest, Dinamika Kelompok dan Wawancara Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Papua
Pengumuman Hasil Seleksi Psikotest dan Wawancara Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Papua
Aktivitas perkantoran di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua, saat ini dipastikan telah mulai kondusif dan berjalan sebagaimana mestinya.
Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mencatat pada Agustus 2019, dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di bumi cenderawasih tercatat mengalami perubahan angka yang searah.
Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw, memastikan usulan pembentukan Provinsi Tabi, terlepas dari kedatangan 61 Tokoh Papua ke Istana Kepresiden, Jakarta, 10 September 2019 lalu.
Hasil pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama seluruh bupati dan walikota di bumi cenderawasih memastikan, kepulangan ribuan mahasiswa dari kota studi di luar daerah, dikarenakan rasa takut akibat merasa diawasi aparat.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diimbau mampu membangun komunikasi dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing instansinya, guna meningkatkan kehadiran pegawai yang masih rendah, pasca demo rusuh akhir Agustus 2019 lalu.
Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua memastikan sebagian besar warga korban demo rusuh, memilih pulang kampung karena harta bendanya habis tak tersisa dibakar serta trauma dengan kondisi rusuh tersebut.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyiapkan Rp2,8 miliar untuk membantu korban demo rusuh, akhir Agustus 2019 lalu.

instansi